Sebagai tanggapan atas larangan wisuda untuk anak-anak dari TK hingga SMA di Jawa Barat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menyatakan bahwa sekolah boleh mengadakan wisuda asal tidak memberatkan orang tua siswa.
Dalam sebuah video di mana dia berdebat dengan seorang anak perempuan yang meminta agar wisuda tidak dilarang, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan larangan tersebut.
Selama itu tidak mengganggu dan dilakukan dengan persetujuan orang tua dan murid, bukankah itu masuk akal?“Setelah Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025,” kata Mu’ti saat ditemui di PPSDM Kemendikdasmen di Depok, Jawa Barat, Selasa, 29 April 2025.
Mu’ti mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada yang salah dengan melakukan wisuda di sekolah; namun, dia menekankan bahwa wisuda hanya boleh dilakukan jika tidak berlebihan. Dia juga mengatakan bahwa wisuda adalah momen untuk mendekatkan orang tua dengan sekolah dan merupakan simbol kegembiraan dan syukur.
“Prinsipnya itu wisuda itu jangan berlebihan dan jangan juga dipaksakan,” kata Mu’ti. Menurutnya, kebijakan wisuda harus dikembalikan ke sekolah masing-masing dengan catatan dalam batas yang wajar yang telah disebutkan sebelumnya.
Sebelum ini, Dedi menyatakan bahwa dia tidak akan mengubah keputusannya untuk melarang wisuda dan perpisahan di luar sekolah. Dia menyatakan, “Sudah jelas TK, SD, SMP, dan SMA tidak boleh ada wisuda. Peningkatan kelas, peningkatan kelas. “Kelulusan, kelulusan,” katanya.
Dedi mengatakan bahwa uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat bagi orang miskin jika digunakan untuk hal lain. Dia juga mengatakan bahwa jika seseorang menyadari bahwa mereka tidak memiliki uang, mereka harus hidup dengan hati-hati.
Dia berkata, “Semua pengeluaran ditekan, digunakan untuk hal-hal yang positif, pengembangan diri. Lah, ini orang enggak punya, tinggal di bantaran sungai.”
Dedi mengatakan kepada Aura, anak perempuan yang berdebat dengannya, “Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus.”
