Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menekankan bahwa penguatan Damkar, Satpol PP, dan Linmas sangat penting. Ini dia katakan di Parigi Moutong, Kamis, 15 Mei 2025, saat Apel Kesiapsiagaan.
Mengutif Ro Adpim Setdaprov Sulteng, Anwar membacakan sambutan Mendagri, yang menekankan pentingnya tiga institusi tersebut.Menurutnya, mereka harus menjaga keselamatan jiwa dan hasil pembangunan. Ia menekankan bahwa semua orang bertanggung jawab untuk mencegah kebakaran.
Menurutnya, pencegahan kebakaran tidak hanya menyelamatkan nyawa tetapi juga menjaga pembangunan berkelanjutan.
Data nasional menunjukkan bahwa Damkar menangani 20.427 kasus kebakaran dan 56.243 operasi non-kebakaran selama 2024. Namun, sebagian besar staf Damkar dan Satpol PP tidak berasal dari ASN.
Sampai akhir 2024, sekitar 64,24 persen anggota staf Damkar tidak berstatus ASN, yang menghambat profesionalitas dan kepastian karier mereka.Selain itu, gubernur meminta agar pemkab dan pemkot segera membentuk dinas Damkar mandiri sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2020.
Dia menyatakan, “Saat ini baru 137 daerah yang memilikinya. Tanpa dinas otonom, sistem kita rentan lambat.”
Kemendagri telah mengirimkan 237 mobil dan ambulans Damkar. Anwar, di sisi lain, menganggap jumlah itu tidak cukup.Ia meminta pemda untuk memberikan anggaran untuk membangun pos pemadam kebakaran di tingkat kecamatan. Selain itu, ia menekankan pentingnya pelatihan dasar dan peran relawan Damkar (Redkar).Baru 16.818 petugas Damkar telah menerima pelatihan dasar hingga saat ini.
Menurutnya, “Profesionalisme dimulai dari standar pelatihan dan perlindungan kerja.”
Gubernur juga menekankan bahwa jaminan kerja dan tunjangan risiko tinggi sangat penting. Ini mengikuti Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.Di akhir sambutan, ia menegaskan pentingnya UU Penanggulangan Kebakaran Nasional karena kerangka hukum yang belum ada.
Dia menyimpulkan, “Reforma total damkar mutlak diperlukan jika Indonesia ingin tangguh menghadapi bencana.”
