KPU Papua akan memastikan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk gubernur dan wakil gubernur Papua akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Di Kantor DPR Papua pada hari Kamis, 17 April 2025, Denny Henry Bonai, Ketua DPR Papua, menyampaikan pernyataan ini kepada sejumlah media.
Karena PSU adalah agenda nasional, Denny, kami dari DPR Papua siap mendukung PSU di Provinsi Papua pada tanggal 6 Agustus 2025 mendatang.
Politisi partai Golkar menjelaskan bahwa terkait dengan penolakan penggunaan dana cadangan untuk PSU, ada lebih dari satu sumber pembiayaan untuk PSU. Pemerintah provinsi Papua masih akan membahas pembiayaan PSU dengan pemerintah provinsi Papua setelah libur paskah karena dana PSU tetap menggunakan anggaran APBD Papua.
Dia menegaskan bahwa mereka tetap akan menggunakan APBD Papua. Kami tidak akan berbicara tentang dana APBN karena sudah dijelaskan oleh Mendagri bahwa PSU menjadi beban dari anggaran APBD Papua.
Selain itu, Denny menyatakan bahwa kami sedang mengerjakan rencana untuk didiskusikan dengan orang lain untuk memastikan bahwa pembiayaan PSU dapat digunakan secara efektif tanpa menggunakan dana cadangan.
Karena itu, dana cadangan hanya boleh digunakan untuk tiga hal: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Dan kami sedang menyiapkan gagasan diskusi bersama pemprov untuk membahas masalah ini. PSU yakin bahwa ini akan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dia menyimpulkan, “Kami tidak menggunakan dana cadangan karena itu untuk masyarakat Papua.”
